Permasalahan Kontekstual Daerah
2011-2015
Kalau dicoba dirinci satu per satu sudah
barang tentu ada banyak masalah pembangunan yang seharusnya menjadi fokus
perhatian Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep. Tetapi, dari hasil SWOT yang
telah dilakukan, untuk kurun waktu lima tahun ke depan (2011-2015), isu atau permasalahan
strategis daerah yang perlu mendapat perhatian serius Pemerintah Daerah Kabupaten
Sumenep bisa disimak pada matrik berikut ini:
Sebagai daerah yang sedang
dalam taraf membangun dan berkembang, harus diakui ada banyak persoalan yang
harus dihadapi Kabupaten Sumenep untuk meningkatkan dan mewujudkan
kesejahteraan sosial masyarakat yang berkelanjutan. Secara lebih rinci,
beberapa permasalahan yang perlu dihadapi dan ditangani Pemerintah Kabupaten
Sumenep adalah sebagai berikut:
1. Berbagai keterbatasan dan kurangnya kadar keberdayaan sektor perekonomian
rakyat untuk berkembang secara mandiri akibat kurang dimilikinya akses yang
memadai terhadap sumber-sumber produksi dan permodalan. Kendati usaha mikro, UKM dan koperasi yang
ada di Kabupaten Sumenep terbukti mampu eksis di tengah kondisi perekonomian
yang belum sepenuhnya pulih dari imbas krisis, tetapi peluang untuk bersaing di
tingkat regional, nasional, apalagi di tingkat global harus diakui masih sangat
terbatas.
2. Meski Kabupaten Sumenep memiliki
potensi sumber daya alam yang sangat kaya, termasuk potensi migas dan sumber
daya laut serta potensi di sektor pertanian yang besar, tetapi pengelolaan dan
pemanfaatan berbagai potensi sumber daya alam yang ada umumnya masih kurang
memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat, khususnya masyarakat lokal dan
masyarakat miskin.
3.
Adanya kesenjangan pembangunan dan ketersediaan berbagai fasilitas layanan
publik, serta kesenjangan peluang untuk mengembangkan usaha antara masyarakat
di wilayah daratan dan wilayah kepulauan, dan masyarakat di daerah tertinggal
dengan masyarakat di daerah berkembang. Akibat posisi geografis dan akses yang
terbatas, selama ini kondisi kesejahteraan masyarakat di wilayah kepulauan dan
masyarakat di desa tertinggal umumnya masih kekurangan dan bahkan sebagian di
antaranya jauh dari layak.
4. Kondisi dan kualitas sumber daya manusia yang relatif terbatas, dan sistem
pendidikan yang belum berkembang optimal dan merata di berbagai daerah,
menyebabkan daya saing dan kompetensi tenaga kerja yang ada di Kabupaten
Sumenep menjadi lemah di tengah iklim persaingan yang makin ketat. Padahal, di
saat yang sama, sejak Jembatan Suramadu mulai beroperasi dan tantangan untuk
merespons industrialisasi makin terbuka, mau tidak mau yang namanya kualitas
sumber daya manusia akan sangat menentukan masyarakat Kabupaten Sumenep mampu survive atau terpaksa mengalami proses
marginalisasi.
5. Belum merata dan memadainya ketersediaan jaringan infrastruktur untuk memenuhi
kebutuhan dasar masyarakat, baik itu di bidang pendidikan, kesehatan, kelautan
dan perikanan maupun permukiman.
Efektifitas penyelenggaraan
pemerintahan dan penegakan hukum belum berjalan optimal. Ketika kinerja
aparatur pemerintahan masih belum benar-benar profesional dan transparan, maka
yang terjadi bukan saja kinerja pelayanan publik menjadi kurang berkembang
sesuai harapan masyarakat, tetapi juga menyebabkan reformasi politik dan
demokratisasi menjadi sia-sia karena tidak diikuti dengan reformasi birokrasi.
Di sisi lain, di Kabupaten Sumenep konsistensi
dan upaya penegakan hukum ditengarai juga belum sepenuhnya mampu menjamin rasa
keadilan dan berwibawa (*).
