PERMASALAHAN KONTEKTUAL KABUPATEN SUMENEP

Permasalahan Kontekstual Daerah

2011-2015

Kalau dicoba dirinci satu per satu sudah barang tentu ada banyak masalah pembangunan yang seharusnya menjadi fokus perhatian Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep. Tetapi, dari hasil SWOT yang telah dilakukan, untuk kurun waktu lima tahun ke depan (2011-2015), isu atau permasalahan strategis daerah yang perlu mendapat perhatian serius Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep bisa disimak pada matrik berikut ini:

            Sebagai daerah yang sedang dalam taraf membangun dan berkembang, harus diakui ada banyak persoalan yang harus dihadapi Kabupaten Sumenep untuk meningkatkan dan mewujudkan kesejahteraan sosial masyarakat yang berkelanjutan. Secara lebih rinci, beberapa permasalahan yang perlu dihadapi dan ditangani Pemerintah Kabupaten Sumenep adalah sebagai berikut:

1.  Berbagai keterbatasan dan kurangnya kadar keberdayaan sektor perekonomian rakyat untuk berkembang secara mandiri akibat kurang dimilikinya akses yang memadai terhadap sumber-sumber produksi dan permodalan. Kendati usaha mikro, UKM dan koperasi yang ada di Kabupaten Sumenep terbukti mampu eksis di tengah kondisi perekonomian yang belum sepenuhnya pulih dari imbas krisis, tetapi peluang untuk bersaing di tingkat regional, nasional, apalagi di tingkat global harus diakui masih sangat terbatas.

2.   Meski Kabupaten Sumenep  memiliki potensi sumber daya alam yang sangat kaya, termasuk potensi migas dan sumber daya laut serta potensi di sektor pertanian yang besar, tetapi pengelolaan dan pemanfaatan berbagai potensi sumber daya alam yang ada umumnya masih kurang memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat, khususnya masyarakat lokal dan masyarakat miskin.

3.      Adanya kesenjangan pembangunan dan ketersediaan berbagai fasilitas layanan publik, serta kesenjangan peluang untuk mengembangkan usaha antara masyarakat di wilayah daratan dan wilayah kepulauan, dan masyarakat di daerah tertinggal dengan masyarakat di daerah berkembang. Akibat posisi geografis dan akses yang terbatas, selama ini kondisi kesejahteraan masyarakat di wilayah kepulauan dan masyarakat di desa tertinggal umumnya masih kekurangan dan bahkan sebagian di antaranya jauh dari layak.

4.   Kondisi dan kualitas sumber daya manusia yang relatif terbatas, dan sistem pendidikan yang belum berkembang optimal dan merata di berbagai daerah, menyebabkan daya saing dan kompetensi tenaga kerja yang ada di Kabupaten Sumenep menjadi lemah di tengah iklim persaingan yang makin ketat. Padahal, di saat yang sama, sejak Jembatan Suramadu mulai beroperasi dan tantangan untuk merespons industrialisasi makin terbuka, mau tidak mau yang namanya kualitas sumber daya manusia akan sangat menentukan masyarakat Kabupaten Sumenep mampu survive atau terpaksa mengalami proses marginalisasi.

5.  Belum merata dan memadainya ketersediaan jaringan infrastruktur untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, baik itu di bidang pendidikan, kesehatan, kelautan dan perikanan maupun permukiman. 

Efektifitas penyelenggaraan pemerintahan dan penegakan hukum belum berjalan optimal. Ketika kinerja aparatur pemerintahan masih belum benar-benar profesional dan transparan, maka yang terjadi bukan saja kinerja pelayanan publik menjadi kurang berkembang sesuai harapan masyarakat, tetapi juga menyebabkan reformasi politik dan demokratisasi menjadi sia-sia karena tidak diikuti dengan reformasi birokrasi. Di sisi lain, di Kabupaten Sumenep konsistensi dan upaya penegakan hukum ditengarai juga belum sepenuhnya mampu menjamin rasa keadilan dan berwibawa (*).